Babol

Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur

Kenapa KALIMANTAN UTARA harus terbentuk ?
karena :
1. luas kaltim 1 setengah kali luas pulau Jawa dan Madura
2. aspirasi masyarakat dan telah diperjuangkan sejak 1999 oleh berbagi elemen masyarakat dan tim yg telah dibentuk
3. wilayah yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia

4. Rawannya wialyah-wilayah perbatasan NKRI di Kaltim rebut oleh Malaysia seperti Simpdan dan Ligitan berikut Hampir direbut wilayah perairan AMBALAT.
5. pendekatan pelayanan kpd masyarakat dan memperpendek rentang kendali gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
6. Membangun pintu depan NKRI yg jauh berbeda pembangunannya dengan Malaysia.
7. Memperkuat kedaulatan NKTI di perbatasan RI dan Malaysia
8. Membuka akses masyarakat perbatasan yang masih terisolir oleh Ekonomi, pendidikan, Kesehatan, Teknologi dan pelayanan public lainnya.


SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN KALIMANTAN UTARA
1. Terbentunya KOMUNIKE BERSAMA PELAJAR MAHASISWA UNTUK KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA di Malang, 21 Nopember 1999 (Malang Post,22/11/1999,Tarakan Post, ed 04, 19-25 11-1999)
Penanggung Jawab : Ismit Mado, Sabri Syukur, Akhmad Sobirin
2. Deklarasi SOLIDARITAS PELAJAR MAHASISWA KALIMANTAN UTARA (SPMKU) MALANG, tanggal 28 Nopember 1999 (Tarakan post, ed 04. 19-25/11/1999)
Koordinator I : Ismit Mado (Kota Tarakan)
Koordinator II : Abdul Madjid (Kecamatan Nunukan)
Koordinator III : Aji Sabra wahyono (Kabupaten Berau)
Koordinator IV : Erwin (Kabupaten Bulungan)
3. Sosialisasi Flatform SPMKU Malang ke wilayah utara Kaltim (Tarakan post, ed 06. 01-07/01/2000)
Tanggal 3 Januari 2000 ke DPRD Tk. II Kabupaten Bulungan
Tanggal 4 januari 2000 ke DPRD Tk. II Kabupaten Berau
Tanggal 14 Januari 2000 ke DPRD Kota Tarakan
4. Sosialisasi Flatform SPMKU Malang melalui Pemerintahan Definitif Pemekaran dan Tokoh Masyarakat daerah masing-masing (Tarakan Post, ed 08. 19-25/02/2000)
Tanggal 17 Januari 2000 ke Pemerintahan pelaksana Kabupaten Nunukan
Tanggal 24 januari 2000 ke Pemerintahan Pelaksana Kabupaten Malinau
5. Deklarasi FORUM KOMUNIKASI PELAJAR MAHASISWA KALIMANTAN UTARA (FKPM KALTARA) Semarang, (tarakan Post, ed 08, 19-25/01/2000)
6. Deklarasi FORUM KOMUNIKASI PELAJAR MAHASISWA PEMUDA KALIMANTAN UTARA (FK-PMP KALTARA) Samarinda (Kaltim Post, 3/3/2000)
7. Dialog Interaktif. ”Percepatan Peembangunan Wilayah Utara Kaltim”. Penyelenggara SPMKU Malang pada tanggal 30 Oktober 2000 (Suara kaltim, 1/11/2000. 2/11/2000. Kompas. 7/11/2000. Jawa Post. 8/11/2000. Tarakan Post. Ed 25 16-23/11/2000)
Narasumber : 1. Drs. A.M Sulaiman, M.SE (Staff Ahli Depdagri)
Koordinator Perwakilan Daerah :
Kabupaten Nunukan : Abdurrahman
Kabupaten Berau : Thohir
Kabupaten Bulungan : Akhamuddin
Kota Tarakan : Syaifullah
Kabupaten Malinau : -
8. Pra Pertemuan Diskusi & Dialog Pelajar Mahasiswa se-Utara Kaltim pada tanggal 4 Februari 2001 antara Senat Mahasiswa Universitas Borneo dan STIE bulungan di Tarakan.
9. Rapat Dewan Formatur pada tanggal 10 februari 2000 di Tarakan dengan agenda sebagai berikut :
- Disepakati pembentukan Forum Pemerintah & Masyarakat Perjuangan Kalimantan Utara untuk membentuk Tim Teknis Pengkajian Penelitian Bersama.
- Dewan Formatur demisioner dengan menetapkan Walikota dan Ketua DPRD Kota Tarakan sebagai Koordinator Kegiatan dengan menunggu definitif pembentukan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.
10. Diskusi & Dialog Senat Mahasiswa se-Utara Kaltim bersama perwakilan Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara pada tanggal 17 s/d 18 Februari 2001 di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan masing-masing perwakilan antara lain (SEMA STIE MUHAMMADIYAH, SEMA ASMI BULUNGAN, SEMA UNIVERSITAS BORNEO, SEMA STIE BULUNGAN,SPMKU MALANG,FKPM KALTARA SEMARANG,PERWAKILAN YOGYAKARTA,PERWAKILAN MAKASSAR, dan UNSUR PRIBADI SAMARINDA), menghasilkan kesepakatan berupa rekomendasi antara lain :
- Mendukung Wacana Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
- Menetapkan kantong pergerakan Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara untukselanjutnya menyelenggarakan pertemuan rutin bersama (Suara Kaltim 19/02/2001, Kaltim Post 20/02/2001. Otonomi Post ed Maret 2001. Siaga ed 05, 14-21/03/2001)
11. Pertemuan Pemuda / Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) se-Utara Kaltim tentang Pembahasan Wacana Kalimantan Utara di Tarakan pada tanggal 04 Mei 2001.
12. Pernyataan Sikap Mendukung berdirinya Kalimantan Utara oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Utara kaltim (Kaltim Post 26/05/2001)
13. Pertemuan Pemuda / Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) se-Utara Kaltim di Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2001
14. Penyerahan Pernyataan Sikap KNPI tentang berdirinya Propinsi Kalimantan Utara kepada Wakil Ketua DPR-RI, A.M Fatwa pada tanggal 13 Juni 2001
15. Pertemuan KNPI dengan Anggota DPR-RI / Ketua DPD PDI-P, H. Imam Mudjiat pada saat Konfercab PDI-P tentang Wacana pembentukan Propinsi Kalimantan Utara.
16. Pertemuan dengan Komisi Gabungan DPRD Tk. I Kaltim di hotel Paradise Tarakan dalam rekomendasi Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
17. Seminar “Menyongsong Berdirinya Propinsi Kalimantan Utara Dalam Bingkai NKRI” di Tarakan. Penyelenggara IKA KPMKT Makassar dan Senat Mahasiswa Universitas Borneo (Kaltim Post 03/06/2001)
18. Dialog FORMASIKU (Forum Masyarakat Peduli Kalimantan Utara) di tarakan dengan menghadirkan Wakil Ketua DPR-RI A.M Fatwa pada tanggal 10 Juni 2001 (Kaltim Post 13/06/2001)
19. Muscab Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Tarakan merekomendasikan mendukung pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
20. Musda Muhammadiyah se-Utara Kaltim merekomendasikan mendukung pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
21. Pertemuan Tim Fasilitasi Aspirasi Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara oleh Pemerintah daerah & DPRD se-Utara Kaltim di Pulau Derawan Kabupaten Berau pada tanhggal 12 s/d 13 Juli 2001 dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam wacana pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
22. Pembentukan Sekretariat Kota Tarakan oleh elemen masyarakat antara lain KNPI,SPMKU Malang,FK-PMP Kaltara Samarinda,FKPM Kaltara Semarang,IKA KPMKT Makassar, Universitas Borneo,STIE Bulungan Tarakan pada tanggal 5 Februari 22002 deengan menetapkan
Koordinator Sekretaris : M. Yunus Abbas, S.IP
Sekretaris Eksekutif : Ismid Mado, ST
23. Rekomendasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarakan Tahun 20021.
24. Rekomendasi Eksternal Konferensi cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan Tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010.

PERTEMUAN OLEH KEPALA DAERAH
DAN TOKOH MASYARAKAT MEMBAHAS KALTARA
Pertemuan Forum Silaturahmi Bupati / Walikota serta Muspida se Wilayah Utara Propinsi Kalimantan Timur di Pulau Derawan tanggal 16 Februari 2002 ini merupakan lanjutan kegiatan rutin yang ditetapkan berlangsung setiap bulan dengan bertempat di Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Utara Propinsi Kaltim secara bergiliran
Pertemuan yang pertama dilaksanakan di Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) pada bulan Januari 2002 yang lalu.
Pada pertemuan kedua ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Muspida dan Ketua DPRD se Wilayah Utara.


B. Kesimpulan Forum Silaturahmi ini sebagai berikut :

1. Pertemuan Forum Silaturahmi Bupati / Walikota serta Muspida se Wilayah Utara berikutnya di Kabupaten Nunukan, sesuai kesepakatan di Tanjung Selor
2. Sepakat menyiapkan dana dalam APBD 2002 di lima Kabupaten / Kota se Wilayah Utara Kaltim untuk :
a. Untuk batalyon Brimob Tarakan
b. Untuk operasional keamanan kelautan Tarakan, dan
c. Aparat TNI/Polri lainnya secara bertahap

3. Memberikan dukungan penuh terhadap operasional PT. trigana Kalstar melalui rekomendasi 5 (lima) Ketua DPRD yang drafnya dibuat di Tarakan.

4. Mengadakan pertemuan dengan Gubernur Propinsi Kaltim untuk membicarakan :
a. 47 UPTD yang pada dasarnya bertentangan dengan jiwa dan semangat UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999
b. Mempertahankan kewenangan Kabupaten/Kota atas kewenangan kebutuhan terhadap 100 Ha (IPK)
c. Levy dan grand

5. Mengundang pakar :
a. Dr. Andi Alfian Mallarangeng
b. Prof. Dr. Miftah Toha
Tentang keuntungan dan kerugian setelah lahirnya Kaltara (setelah pertemuan di Kabupaten Nunukan)

6. Pertemuan dengan Kabag. Ekonomi Pemda se Wilayah Utara, Wira Penjualan VI Pertamina Balikpapan, Komisi C DPRD dan lain-lain di Tarakan membahas masalah BBM.
7. Forum Silaturahmi berikunya disertai dengan 5 ketua Bappeda se Wilayah Utara untuk mendiskusikan tentang teknologi informasi yang bermanfaat untuk Kabupaten / Kota di Wilayah Utara Kaltim.
8. Membuat MoU untuk kerjasama Kabupaten / Kota dalam hal tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
9. Tentang operasional Yudikatif terutama di 3 (tiga) Kabupaten yang belum ada Pengadilan Negeri, akan dibicarakan kemudian dipertemuan di Kabupaten Nunukan.
10. Kewenangan dibidang pertahanan akan dibicarakan secara serius
11. Pemeriksaan BPKP dapat disetujui apabila ada konfirmasi kesepakatan antar pemerintah RI dan IMF
12. Kunjungan kerja DPRD dan Eksekutif memprioritaskan pada Propinsi pemekaran (Gorontalo, Banten dan Bangka Belitung).

Sumber Data : Tribun Kaltim